You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Komisi Informasi Gelar Visitasi ke Pusdatin BPAD DKI
photo Folmer - Beritajakarta.id

Komisi Informasi Gelar Visitasi ke Pusdatin BPAD DKI

Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta menggelar visitasi atau  kunjungan kerja (kunker) ke kantor Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta, Senin (27/3).

dengan harapan ada sinergisitas dan komunikasi lanjutan

Visitasi KI Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh Komisioner Bidang Edukasi Sosialisasi dan Advokasi KI DKI Jakarta, Aang Muhdi Gozali.

Aang mengatakan, visitasi digelar dalam rangka komitmen KI Provinsi DKI Jakarta atas hasil monev tahun 2022.

KI DKI Apresiasi Layanan Informasi Publik Pemkot Jakut

"Jadi, lebih utama kami memberikan rekomendasi secara tertulis dan lisan dengan harapan ada sinergisitas dan komunikasi lanjutan terkait perbaikan yang harus dilakukan BPAD DKI Jakarta," ujar Aang.

Ia berharap, BPAD DKI Jakarta terus meningkatkan pelayanan informasi kepada publik sesuai hasil rekomendasi KI Provinsi DKI Jakarta.

"Sehingga, layanan informasi publik di BPAD DKI Jakarta semakin baik pada saat dilakukan monev tahun 2023," katanya.

Sementara, Plt Kepala Pusdatin BPAD DKI Jakarta, Didiek Budi menjelaskan, pihaknya terus meningkatkan layanan informasi publik kepada warga Jakarta  melalui akun media sosial BPAD sesuai rekomendasi dari KI Provinsi DKI Jakarta.

"Ke depan, masyarakat Jakarta lebih mudah lagi memperoleh informasi seputar aset Pemprov DKI Jakarta," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1183 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1158 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye947 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye931 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye846 personBudhi Firmansyah Surapati